Jalan Burma Menuju Kapitalisme Kroni: Akar Sosialis dari Kronisme di Burma

Oleh: Hein Htet Kyaw. Teks aslinya berjudul “Burmese Way to Crony Capitalism: The Socialist Roots of Burmese Cronyism”. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Iman Amirullah

Support Ringo by considering becoming his Patron.

Sejarah sering mengingat kudeta tahun 1962 sebagai perebutan kekuasaan yang tiba-tiba oleh seorang jenderal yang haus kekuasaan. Namun, keengganan militer saat ini untuk keluar dari ranah politik, serta transformasi mereka menjadi kelas elit “kroni” dari sebelumnya sekadar birokrasi militer, sebenarnya berakar pada pertumbuhan kekuasaan birokratis dan kepentingan ekonomi mereka selama tujuh dekade, yang sudah dimulai sejak tahun 1950-an. Untuk memahami situasi politik hari ini, kita perlu menelusuri bagaimana militer berhasil menanamkan dirinya ke dalam inti ekonomi dan administrasi negara selama tujuh puluh tahun terakhir.

Dewan Persatuan Kiri

Beberapa bulan setelah kemerdekaan, tepatnya pada 16 Juli 1948, Dewan Persatuan Kiri dibentuk untuk membangun pemahaman bersama antara kelompok Marxis-Leninis dari Partai Komunis Burma dan kaum sosial demokrat dari Partai Sosialis Burma. Hal ini dilakukan karena hubungan keduanya cukup tegang, di mana Partai Komunis Burma menuntut pembentukan negara satu partai yang otoriter berbasis Marxis-Leninis, sementara Partai Sosialis Burma mempertahankan sistem parlementer multi-partai yang sosial-demokratis.

Dewan ini terdiri dari unsur kiri dari kalangan militer, Partai Sosialis Burma, People’s Volunteer Organization, serta kelompok Marxis-Leninis dari berbagai entitas politik. Ne Win, mantan anggota Partai Komunis Burma yang kemudian dikenal sebagai diktator pertama Myanmar setelah kudeta tahun 1958 dan 1962, menjabat sebagai ketua Dewan Persatuan Kiri. Sementara itu, Thein Pe Myint, Sekretaris Jenderal ketiga Partai Komunis Burma, menjadi Sekretaris Jenderal dewan tersebut. Thein Pe Myint bersama beberapa anggota dewan bahkan sempat mendorong Ne Win untuk melakukan kudeta guna membentuk pemerintahan koalisi sosialis sekitar Agustus 1948, hanya delapan bulan setelah kemerdekaan. Namun, pada saat itu Ne Win menolak untuk melakukannya.

Defense Services Institute

Defense Services Institute atau DSI muncul sekitar tahun 1951. Awalnya, lembaga ini didirikan dengan tujuan menyediakan layanan kantin non-profit bagi personel militer, sekaligus berfungsi sebagai sayap “kesejahteraan sosial” untuk menjaga moral tentara di tengah berbagai pemberontakan internal pasca kemerdekaan. Namun dalam perkembangannya, DSI justru menjadi sarana bagi sebagian birokrasi militer untuk mulai menguasai perekonomian.

Di bawah kepemimpinan Brigadir Aung Gyi, DSI berkembang pesat ke sektor swasta dan menjelma menjadi perusahaan bisnis terbesar dan paling berpengaruh di negara tersebut.

Transformasi besar DSI terjadi pada masa kudeta pertama dalam sejarah Burma, yaitu periode pemerintahan sementara dari tahun 1958 hingga 1960, ketika Jenderal Ne Win mengambil alih kekuasaan hingga pemilu 1960. Penting dicatat bahwa Ne Win, yang sebelumnya menolak melakukan kudeta, justru mulai tertarik menjadi pemimpin negara setelah berdirinya DSI.

Menjelang akhir 1950-an, DSI telah berkembang menjadi semacam korporasi besar berskala internasional, dengan ekspansi ke sektor-sektor penting seperti manufaktur, perbankan, pelayaran, dan konstruksi. Melalui proyek-proyek besar seperti Burma Five Star Line dan Strand Hotel, DSI mampu menguasai infrastruktur serta lingkungan bisnis di Myanmar.

Burma Economic Development Corporation

Setelah pemilu tahun 1960, ketika U Nu kembali berkuasa, ia berupaya membatasi pengaruh ekonomi dari kelas birokrasi militer yang sedang tumbuh. Sebagai respons, militer kemudian merestrukturisasi DSI menjadi Burma Economic Development Corporation atau BEDC pada tahun 1961. Langkah ini dimaksudkan untuk melindungi aset militer dengan menempatkannya di bawah badan hukum resmi.

Jangkauan BEDC sangat luas, mulai dari bisnis impor-ekspor dan toko buku hingga bar dan toko minuman keras. Usaha-usaha ini kemudian berpadu dengan kekuatan dalam Partai Sosialis Burma, tempat banyak elit politik saat itu bernaung, sehingga membentuk sebuah mesin birokrasi yang sangat besar. Karena merupakan entitas milik militer, institusi yang seharusnya bertugas mempertahankan negara justru mulai mengendalikan roda ekonomi.

Para perwira yang memimpin BEDC mulai bertindak seolah serba tahu, melampaui bidang keahlian mereka di militer dan masuk ke ranah politik, ekonomi, hingga berbagai urusan sosial. Dalam hal kesejahteraan sosial, mereka bahkan secara luas mempromosikan gagasan bahwa komunitas militer layak mendapatkan hak istimewa, dengan mengambil Jepang sebagai contoh. BEDC dan DSI pada akhirnya menjadi semacam tahap awal sekaligus “bulan madu” bagi ambisi besar mereka untuk mengendalikan perekonomian nasional.

Jalan Burma Menuju Sosialisme

Jenderal Ne Win, yang sebelumnya menolak dorongan kudeta dari Dewan Persatuan Kiri pada tahun 1948, mulai tertarik menjadi pemimpin negara setelah pengalaman pemerintah sementara. Ia kemudian membentuk Dewan Revolusioner dan melakukan kudeta pada tahun 1962. Setelah itu, Dewan Revolusioner diubah menjadi partai politik bernama Burma Socialist Programme Party atau BSPP, dengan program ekonomi yang dikenal sebagai “Jalan Burma Menuju Sosialisme”.

Melalui kebijakan ini, birokrasi militer berhasil mendominasi politik, ekonomi, dan berbagai sektor lainnya, meskipun menghadapi berbagai persoalan internal. Dalam sistem tersebut, bahkan usaha kecil pun dinasionalisasi.

Segala sesuatu, mulai dari toko buku hingga toko minuman keras, dimiliki oleh negara. Pada praktiknya, negara dikendalikan oleh BSPP, dan BSPP sendiri berada di bawah kendali kelas birokrasi militer yang dipimpin oleh Ne Win dan lingkaran terdekatnya.

Union of Myanmar Economic Holdings Limited

Setelah runtuhnya BSPP pasca tahun 1988, Union of Myanmar Economic Holdings Limited atau UMEHL didirikan melalui Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1990. Sekilas, perusahaan ini tampak seperti badan usaha biasa yang dibentuk pemerintah militer untuk memperoleh keuntungan dari industri ringan dan perdagangan barang.

Namun, kepemilikan pemerintah dalam perusahaan ini secara resmi dicatat atas nama Direktur Pengadaan Kementerian Pertahanan. Artinya, militer memiliki kendali penuh atas UMEHL dengan menggunakan nama pemerintah sebagai kedok. Sebanyak 40 persen saham pemerintah diperoleh dari pinjaman bank sentral, sementara 60 persen sisanya berasal dari komunitas militer.

Militer mempertahankan dominasinya dengan memanfaatkan pengaruh besar mereka untuk memperoleh pinjaman bank tanpa pengawasan, termasuk melalui mantan perwira yang menduduki posisi penting di sektor perbankan. Selain itu, mereka juga memotong gaji prajurit secara paksa untuk dijadikan saham. Penyalahgunaan kekuasaan ini membuat tidak ada mekanisme pengawasan maupun perlawanan internal yang mampu menghentikan akumulasi kekayaan oleh birokrasi militer.

Dengan dukungan dana tersebut, UMEHL beroperasi layaknya monopoli di berbagai sektor, mulai dari ekspor barang konsumsi, permata, hasil pertanian, kayu, dan karet, hingga impor bahan pokok dan kendaraan. Perusahaan ini mengendalikan puluhan perusahaan dan anak usaha. Selain itu, UMEHL juga dibebaskan dari pajak komersial dan pajak keuntungan karena kepemilikan sahamnya terbatas pada institusi militer dan para anggotanya.

Pada masa pemerintahan National League of Democracy, UMEHL kemudian diprivatisasi dan berganti nama menjadi MEHL, yang bertujuan untuk mengalihkan keuntungan dari anggaran negara serta menghindari pengawasan sipil.

Myanmar Economic Corporation

Sejalan dengan MEHL, Myanmar Economic Corporation atau MEC merupakan perusahaan induk yang bergerak di sektor pertambangan, manufaktur, dan telekomunikasi, serta memasok sumber daya alam bagi militer dan mengoperasikan pabrik-pabrik yang mendukung kebutuhan militer.

Pada tahun 2009, MEC memiliki 21 pabrik, termasuk empat pabrik baja, sebuah bank, pabrik semen, serta monopoli di sektor asuransi.

Salah satu anak usahanya, Star High Public Company, memiliki 28 persen saham Mytel, salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Myanmar, melalui kerja sama dengan Viettel, perusahaan telekomunikasi milik negara Vietnam di bawah Partai Komunis Vietnam.

Dampak dan Konsekuensi

Dengan mempertahankan kekuasaan birokrasi militer, para diktator militer beserta kelas birokrasi mereka mampu menguasai hampir seluruh sektor. Siapa pun yang ingin melakukan perubahan, bahkan yang sekadar mencari keuntungan pribadi, harus berhubungan dengan aktor dalam birokrasi militer.

Dengan memperlakukan pajak dan dana negara sebagai kas pribadi, kelas birokrasi militer berubah menjadi elit kroni. Mereka memperkaya diri sekaligus memberikan izin bisnis eksklusif kepada kerabat mereka, sehingga terbentuk jaringan taipan yang saling terhubung.

Penyelewengan sumber daya publik ini memungkinkan mereka memperkuat kontrol atas perekonomian melalui jaringan kekuasaan yang diwariskan lintas generasi.

Menyadari bahwa transisi menuju pemerintahan demokratis dengan ekonomi pasar akan mengakhiri privilese mereka, birokrasi militer berupaya keras untuk terus mempertahankan posisinya. Konflik ini pada akhirnya memuncak dalam kudeta tahun 2021.

Kudeta tersebut justru memicu Spring Revolution, yang menyatukan berbagai lapisan masyarakat dalam upaya kolektif untuk menggulingkan kekuasaan birokrasi militer beserta jaringan kroninya secara permanen.

The Center for a Stateless Society (www.c4ss.org) is a media center working to build awareness of the market anarchist alternative

Source: https://c4ss.org/content/61104